Header Ads

Proyek Strategis Jokowi Rampung di 2019

JavaMagazine ( Jakarta ) - Indonesia punya 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambah 3 program tambahan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) diproyeksikan mampu menyelesaikan sebanyak 68 proyek.

Hal tersebut berdasarkan dari evaluasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal tahun ini.

Total 222 PSN ditambah 3 program nilai investasinya kurang lebih Rp 4.100 triliun. Sedangkan yang selesai dan beroperasi pada 2019 nilainya sebesar Rp 260,46 triliun.

Estimasi itu merupakan akumulasi dari proyek-proyek yang dimulai pada 2016. Pada saat itu terdapat 20 PSN yang selesai, pada 2017 sebanyak 10 PSN, 2018 ditargetkan 13 PSN, dan 2019 ditargetkan sebanyak 25.

Penasaran bagaimana rinciannya? simak beritanya di sini:

1. 68 PSN Rampung di 2019

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan hingga akhir 2019 atau tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan sebanyak 68 PSN dengan nilai Rp 260,46 triliun yang rampung.

"Status 2017 kuartal IV, kalau digabung ada 30 proyek yang sudah selesai, nilainya besar Rp 94,8 triliun. Dengan estimasi kami, kita harapkan pada 2018 ada tambahan 13 proyek selesai Rp 46,7 triliun, sehingga total project-nya menjadi 43 proyek. Meningkat menjadi 68 proyek dari tambahan sampai kuartal III-2019," kata Wahyu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Total 68 proyek PSN yang akan selesai ini, kata Wahyu, merupakan akumulasi yang berasal dari 2016. Di mana pada tahun itu terdapat 20 PSN yang selesai dengan nilai Rp 33,3 triliun, pada 2017 sebanyak 10 PSN dengan nilai Rp Rp 61,5 triliun.

Lalu, pada 2018 diestimasikan akan ada 13 PSN yang selesai dengan nilai Rp 46,78 triliun, sedangkan sampai kuartal III-2019 akan ada 25 PSN yang selesai dengan nilai Rp 118,88 triliun.

2. Pakai APBN Rp 422 T

Kepala Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan sekitar Rp 422,75 triliun atau 10% berasal dari APBN maupun APBD.

Angka tersebut terhitung sejak 2016-2020. Adapun, penggunganaanya dialokasikan pada setiap tahunnya.

"Kalau tentang alokasi dana berapa ABPN/APBD atau swasta, perkiraannya APBN/APBD Rp 423 triliun atau sekitar 10%," kata Wahyu di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Sedangkan sisanya, kata Wahyu berasal dari BUMN maupun BUMD, serta pihak swasta. Dia merinci, khusus yang dari BUMN maupun BUMD nilainya mencapai Rp 1.254,76 triliun, sedangkan sisanya Rp 2.414,32 triliun berasal dari swasta.

"BUMN/BUMD kita harapkan bisa berkontribusi Rp 1.254 triliun atau 31%, sisanya yang kita harapkan bisa dari swasta Rp 2.414 triliun atau 59%," ujar dia.

Dikatakan Wahyu, pemerintah berharap kepada swasta untuk lebih berperan dalam merealisasikan proyek infrastruktur dalam hal ini yang masuk daftar PSN.

"Ini makanya cocok sekali dengan arahan pak presiden agar kita mendorong swasta agar lebih banyak terlibat. APBN sifatnya stimulan, APBN masuk sebagian, swastanya lebih besar jadi percepatan pembangunan bisa kita percepat," ungkap dia.

3. Alasan Jokowi Coret 14 Proyek

Presiden Jokowi telah memutuskan untuk mencoret 14 proyek dari dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Keputusan tersebut menjadi hasil evaluasi yang dilakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo membeberkan alasan sebenarnya 14 proyek yang dikeluarkan bukan saja tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dan tidak bisa dimulai pada kuartal III-2018, melainkan ada alasan lebih spesifiknya.

"14 proyek yang statusnya dilepas, salah satunya jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak karena keinginan Pemda yang belum bangun, sehingga RTRW belum disesuaikan dan tidak mungkin dilakukan pembangunan pada kuartal III-2019," kata Wahyu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Sebanyak 14 proyek yang dicabut dari daftar PSN nilai investasinya sebesar Rp 264 triliun. Sehingga pada 2018 ditetapkan sebanyak 222 PSN dan 3 program tambahan yaitu ketenagalistrikan 35.000 MW, pengembangan industri pesawat terbang, dan pemerataan ekonomi. Nilai investasinya kurang lebih Rp 4.100 triliun.

"Contoh lain, Bandara Sebatik karena ternyata Bandara Sebatik dekat dengan Bandara Nunukan," jelas dia.

Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke juga dinilai masih butuh kajian lebih lanjut lagi, sehingga dicoret dari PSN.

"Lalu KEK Merauke, ini masih butuh penyempurnaan kajian masterplan, karena masih ada lahan produksi pangan yang menyuplai ke kawasan itu, jadi masalah lahan ini kan tidak cepat, tetapi KEK Merauke ini masih bisa didorong melalui PP sendiri, kalau diselesaikan bisa melalui jalur PP," tambah dia.

Wahyu menegaskan 14 proyek yang dicabut dari daftar PSN masih tetap dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja, pengerjaannya tidak mendapatkan fasilitas yang tertuang pada Perpres 58 Tahun 2017.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.